Penulis: Naura SofiaEditor: Lasti Martina29 Sep 2025 - 22:35
File foto - Kapal ponton isap melakukan penambangan bijih timah ilegal di perairan Teluk Kelabat Dalam, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung, pada Januari 2025. Operasi ini telah merusak ekosistem pesisir, menghancurkan hutan mangrove, mencemari perairan sekitarnya, dan merugikan terumbu karang, mengakibatkan hilangnya pendapatan bagi komunitas nelayan lokal akibat menurunnya stok ikan. (Foto: Antara/Nova Wahyudi)
KBRN, Jakarta: Presiden Indonesia Prabowo Subianto telah memerintahkan Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara, dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk meluncurkan operasi besar-besaran yang menargetkan jalur penyelundupan dan 1,000 lokasi penambangan timah ilegal di Bangka Belitung, yang telah menelan kerugian negara puluhan triliun rupiah.
Berbicara di hadapan para pemimpin partai politik di Jakarta pada Senin, 29 September 2025, Presiden Prabowo menyatakan bahwa penindakan ini diharapkan dapat mencegah potensi kerugian negara hingga Rp 22 triliun (sekitar USD 1,47 miliar) antara September dan Desember 2025, dengan angka tersebut diproyeksikan mencapai Rp 45 triliun pada akhir 2026.
“Bangka Belitung telah lama menjadi pusat pertambangan timah terkemuka dunia. Wilayah ini menampung 1,000 tambang ilegal. Mulai 1 September, saya memerintahkan TNI, Polri, dan Bea Cukai untuk meluncurkan operasi besar-besaran guna menutup apa yang memungkinkan hampir 80 persen timah kita diselundupkan keluar. Kami menutupnya, 80 persen timah kita!” tegas Presiden.
Dia menjelaskan bahwa para penyelundup telah menggunakan berbagai metode, termasuk kapal kecil dan feri penumpang, untuk mengangkut timah hasil tambang ilegal keluar dari kepulauan.
“Sekarang sudah ditutup. Tidak ada yang keluar, bahkan kano sekalipun,” katanya, seperti dikutip antaranews.com.
Di luar penambangan dan penyelundupan ilegal, Presiden Prabowo juga menyoroti potensi yang terabaikan dari mineral tanah jarang yang ditemukan dalam limbah penambangan timah di Bangka Belitung.
“Yang lebih mengkhawatirkan, namun juga menjanjikan, adalah bahwa tailing, yang banyak dianggap sebagai limbah, sebenarnya mengandung mineral bernilai tinggi yang dikenal sebagai tanah jarang. Mungkin pejabat kita tidak menyadarinya. Mereka melihat limbah, tetapi itu adalah tanah jarang,” jelasnya.
Untuk mengatasi hal ini， Presiden menginstruksikan Bea dan Cukai untuk merekrut ahli kimia guna mengidentifikasi dan menilai kandungan logam tanah jarang dalam limbah pertambangan．
“Saya telah memerintahkan Bea dan Cukai untuk mendatangkan ahli kimia guna memeriksanya． Yang terlihat seperti pasir ternyata menyimpan nilai luar biasa，” ujarnya．
Presiden Prabowo mencatat bahwa masalah serupa terjadi di sektor lain， termasuk nikel， batubara， dan bauksit， yang juga menghadapi penambangan ilegal yang meluas． Dia mengarahkan agar operasi ini diatur， dibersihkan， atau diambil alih oleh negara．
Dia menyatakan optimisme bahwa inisiatif “pembersihan” nasional ini akan membendung kebocoran keuangan dan meningkatkan pendapatan negara secara signifikan．
“Jika kita menegakkan ini dengan benar， In Shaa-Allah [Dengan izin Allah]， pendapatan nasional kita akan meningkat． Kami akan menutup kebocoran dan bangsa akan sejahtera，” tutupnya．
Sumber：
