Baru-baru ini, Amerika Serikat telah memperkenalkan “klausa transshipment” dalam perjanjian perdagangan baru dengan negara-negara seperti Vietnam dan Indonesia. Meski ketentuan-ketentuan ini tampaknya menargetkan penghindaran tarif melalui pengalihan melalui negara ketiga, desainnya jelas mencerminkan niat strategis untuk menargetkan Tiongkok. Pada dasarnya, ketentuan-ketentuan tersebut merupakan komponen utama dari upaya Amerika Serikat untuk mempromosikan “de-Sinicization” (penghapusan unsur Tiongkok) dari rantai pasokan global.
Klausa-klausa tersebut memberlakukan tarif punitif yang tinggi, memperkuat verifikasi aturan asal, dan sengaja membuat definisi asal menjadi tidak jelas—sehingga memberikan otoritas Amerika Serikat kebebasan berakting yang luas untuk meningkatkan biaya dan risiko barang Tiongkok masuk ke pasar Amerika Serikat melalui Asia Tenggara. Dalam kasus Vietnam, beberapa barang yang dianggap sebagai “barang yang dialihkan” mungkin dikenakan tarif hingga 40%, dibandingkan dengan hanya 20% untuk ekspor lokal langsung. Perjanjian Indonesia juga memberlakukan pembatasan tambahan pada barang-barang yang tidak diklasifikasikan sebagai barang yang bersumber lokal, sehingga semakin meningkatkan ketidakpastian dan beban kepatuhan untuk produk Tiongkok yang diekspor ulang melalui wilayah tersebut.
Lebih penting lagi, sektor-sektor yang menjadi sasaran—baterai lithium, panel surya, dan mineral penting—sangat tumpang tindih dengan kekuatan ekspor utama Tiongkok. Ketentuan-ketentuan tersebut sejalan dengan kenaikan tarif Amerika Serikat terhadap “tiga baru” Tiongkok (kendaraan listrik, baterai lithium, dan fotovoltaik), secara kolektif membentuk strategi penahanan berlapis yang bertujuan untuk menghalangi rantai industri Tiongkok dari perluasan ke luar negeri. Pada saat yang sama, perjanjian-perjanjian tersebut memberlakukan kondisi akses pasar yang mengharuskan Vietnam dan Indonesia untuk mengadopsi standar yang dipimpin oleh Amerika Serikat di bidang-bidang seperti norma teknologi dan peraturan data. Hal ini secara efektif menekan mereka untuk memutuskan hubungan dengan Tiongkok dalam hal integrasi rantai pasokan, aturan perdagangan, dan orientasi kebijakan. Amerika Serikat pada dasarnya menawarkan akses pasar sebagai imbalan atas keselarasan strategis—pergeseran yang mencerminkan peran geopolitik yang semakin besar dibandingkan dengan logika pasar dalam perdagangan global.
Yang sangat perlu dicatat adalah fakta bahwa klausa transshipment ini akan mulai berlaku pada 1 Agustus 2025—tanggal yang sama dengan putaran tarif Amerika Serikat terhadap Tiongkok berikutnya. Kesinkronan ini mengungkapkan tingkat koordinasi dan perencanaan jangka panjang yang tinggi, yang menegaskan bahwa langkah-langkah tersebut bukanlah alat perdagangan yang terisolasi, melainkan bagian dari strategi yang lebih luas untuk membentuk kembali jaringan industri global. Amerika Serikat berusaha membangun sistem pasokan paralel di Asia Tenggara yang berpusat pada dirinya sendiri dan mengecualikan Tiongkok, mendorong ekonomi regional untuk "memilih pihak" di tingkat rantai pasokan dan dengan demikian membangun "jaringan bebas Tiongkok" secara de facto.
Sebagai tanggapan terhadap tantangan ini, Tiongkok harus bertindak di beberapa bidang. Pertama, Tiongkok harus memperdalam integrasi lokal perusahaan-perusahaan Tiongkok yang beroperasi di Asia Tenggara—meningkatkan kepatuhan, transparansi dalam pengadaan, dan lokalisasi operasional—untuk mengurangi risiko dicap sebagai "transit barang". Hal ini mencakup usaha patungan, kawasan industri yang diinvestasikan bersama, dan inisiatif branding lokal. Kedua, Tiongkok harus menegosiasikan aturan asal yang jelas dan dapat ditegakkan dengan mitra dagangnya untuk mencegah penyalahgunaan standar yang tidak jelas sebagai hambatan dagang yang tersamarkan. Ketiga, sangat penting untuk mendiversifikasi pasar ekspor dengan mempercepat penjangkauan ke wilayah berkembang seperti Timur Tengah, Amerika Latin, dan Afrika, sehingga mengurangi ketergantungan berlebihan pada Amerika Serikat. Keempat, Tiongkok harus memperkuat kemandirian dalam industri-industri kunci—terutama dalam baterai, energi surya, dan kendaraan listrik—dengan memperkuat rantai pasokan domestik dan meningkatkan ketahanan ekonomi.
Selain itu, Tiongkok perlu meningkatkan sistem peringatan risiko perdagangan dan mekanisme panduan peraturan untuk membantu perusahaan-perusahaan menavigasi lingkungan kepatuhan yang semakin kompleks. Tiongkok juga harus secara tegas berpartisipasi dalam pembuatan aturan perdagangan global melalui platform multilateral seperti WTO, sambil membangun mekanisme bilateral dan regional yang mempromosikan standar perdagangan yang adil, transparan, dan tidak diskriminatif.
Pada akhirnya, klausul transit barang menandai lebih dari sekadar penyesuaian teknis—mereka menandai titik balik di mana perdagangan global semakin dibentuk oleh prioritas keamanan dan keselarasan geopolitik. Untuk menjaga posisinya, Tiongkok harus merespons secara proaktif, berpikir jangka panjang, dan beradaptasi secara strategis terhadap lingkungan internasional yang terus berkembang ini.
