Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyatakan bahwa percepatan persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) perusahaan nikel bukanlah hal utama, tetapi menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan serta harga adalah hal utama.
“RKAB itu penting tetapi negara juga harus adil. Jadi, kita akan menjaga pasokan dan permintaan. Jika permintaan sedikit, pasokan banyak, harga akan jatuh. Jadi, kita menjaga keseimbangan,” kata Bahlil di Kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Jakarta, Jumat (18/10/2024).
Misalnya, RKAB perusahaan nikel yang memiliki tambang juga harus membeli nikel dari perusahaan tambang yang tidak memiliki smelter atau tambang nikel kecil atau usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) perusahaan tambang nikel daerah.
“Misalnya, sebuah smelter membutuhkan 10 juta ton dan dia meminta 10 juta juga, artinya tidak memberikan kesempatan bagi dia untuk memberikan dari pengusaha tambang lainnya. Jika seperti ini, akan mematikan perusahaan lain. Jadi, kita harus berbagi dari 10 juta ton, misalnya memberikan 60% dan 40% membeli dari luar,” lanjutnya.
Menurutnya, ini seperti kebun plasma inti agar mereka hidup bersama, apalagi perusahaan yang memiliki smelter kebanyakan adalah perusahaan asing. Jika RKAB diberikan semua kepada perusahaan asing, ke mana perusahaan tambang yang tidak memiliki smelter akan menjual? Jadi, itulah tugas pemerintah. Hadir untuk menengahi agar industri berjalan baik dan perusahaan juga berjalan baik.
“Itulah sebenarnya solusinya. Kita menjaga keseimbangan. Jadi, harga pasokan dan permintaan terjaga atau jika perlu kita memberikan kebutuhan dalam negeri. Misalnya, 200 juta ton untuk nikel, RKAB kita memberikan 300 juta. Harga nikel jatuh, yang menguntungkan industri,” pungkasnya.
Perlu dicatat, untuk RKAB produksi nikel 2024 telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebesar 240 juta ton dan kebutuhan sebelumnya pada 2023 sebesar 220 juta ton meningkat 20 juta ton. Ini untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral terus mendorong industri untuk meningkatkan nilai tambah melalui hilirisasi nikel. Indonesia sendiri memiliki potensi sumber daya nikel yang sangat besar, mencapai 17 miliar ton dengan cadangan 5 miliar ton.
