Pendahuluan
Pada ５ Juni ２０２５, Pemerintah Indonesia secara resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor ２８ Tahun ２０２５ (PP ２８/２０２５) yang mengatur “Perizinan Berusaha Berbasis Risiko”. Ini merupakan reformasi signifikan terhadap kerangka perizinan investasi dan usaha di Indonesia, menggantikan peraturan sebelumnya tahun ２０２１. Namun, yang menarik perhatian publik pelaku industri nikel terdapat pada Lampiran １.Ｆ, yang ditetapkan untuk Industri Logam Dasar Bukan Besi (２４２０２), memuat beberapa ketentuan baru terkait produksi produk antara nikel.
I. Gambaran Umum “Peraturan”:
Berdasarkan Lampiran １Ｆ yang disebutkan di atas, tercantum moratorium administratif, menggunakan platform OSS untuk secara efektif membatasi proyek smelter baru yang khusus memproduksi golongan tertentu produk antara nikel, termasuk Nickel Matte, MHP, Ferronickel, dan NPI. Menurut peraturan, pemohon yang terdaftar di bawah KBLI ２４２０２ harus menandatangani surat pernyataan, menyatakan bahwa operasional mereka tidak akan memproduksi NPI, FeNi, Nickel Matte, dan MHP.
II. Situasi Saat Ini: Industri Mencari Kejelasan
Ambiguitas kritis muncul dari cakupan moratorium smelter baru Indonesia, khususnya apakah berlaku surut untuk perusahaan yang telah memperoleh izin usaha sebelum PP ２８/２０２５ berlaku. Meskipun tujuan kebijakan untuk membatasi pendatang baru pasar menunjukkan bahwa pemegang izin yang sudah ada seharusnya dikecualikan, pembatasan ini diberlakukan secara administratif melalui platform OSS tanpa dasar formal dalam hukum pertambangan. Perbedaan antara tindakan administratif dan peraturan perundang-undangan ini menciptakan area abu-abu hukum yang signifikan, menimbulkan ketidakpastian regulasi dan mengangkat kekhawatiran tentang penerapan yang tidak konsisten serta perlakuan tidak setara di antara operator.
Menurut percakapan SMM dengan Forum Industri Nikel Indonesia (FINI), smelter yang telah terlibat dalam operasi untuk produk yang dilarang memang diharuskan mengajukan surat pernyataan. Ini berlaku untuk fasilitas yang saat ini berada dalam tahap konstruksi atau operasional.
FINI saat ini berada dalam fase diskusi dengan pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Perindustrian dan kementerian terkait lainnya, untuk mencari kebijaksanaan terkait kebijakan ini. Bandungan ini secara khusus bertujuan melindungi perusahaan yang telah memulai konstruksi atau berada dalam tahap praproduksi sebelum regulasi, dengan komitmen investasi modal signifikan. Tujuannya adalah menjaga iklim investasi yang stabil dan adil sembari melindungi produktivitas sektor hilir nikel.
ＩＩＩ． Analisis dan Proyeksi ＳＭＭ
ＳＭＭ memandang aksi ini sebagai salah satu inisiatif Pemerintah Indonesia untuk mendorong hilirisasi lebih lanjut produk nikel, melampaui produk antara. Sebagai konteks, pemerintah Indonesia telah menetapkan peta jalan hilirisasi ambisius untuk ２０２５－２０２９, menempatkan nikel sebagai prioritas nasional untuk membangun ekonomi bernilai tambah dan mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan baku. Nikel menjadi komoditas prioritas terbesar untuk realisasi hilirisasi.
Berdasarkan data internal ＳＭＭ, proyeksi ＣＡＧＲ untuk produk antara nikel ２０２５－２０３０, yang mencakup ＭＨＰ, ＂Ｎｉｃｋｅｌ Ｍａｔｔｅ＂, dan ＮＰＩ （ＦｅＮｉ Indonesia volumenya kecil dibandingkan ketiganya）, dapat mencapai ５８％. Ini menunjukkan bahwa proporsi produksi nikel Indonesia hanya akan terus membesar.
ＳＭＭ menilai bahwa penerapan penuh regulasi ini akan membawa ketidakpastian substansial, berpotensi mengganggu seluruh sektor pengolahan nikel Indonesia. Alih－alih penyesuaian sederhana, pasar akan menghadapi periode ketidakstabilan mendalam saat beradaptasi dengan kendala baru. Diperkirakan gangguan ini akan sangat mengencangkan keseimbangan pasokan－permintaan nikel Indonesia. Ketidakpastian kunci mencakup potensi penundaan proyek, penilaian ulang kelayakan investasi untuk produk antara tertentu, dan volatilitas pasar secara keseluruhan, menciptakan lingkungan operasional yang menantang dan tak terduga untuk masa mendatang. ＳＭＭ akan terus memantau pembaruan regulasi mendatang.
